Terjadi kembali seorang pasien cuci darah tidak mendapat layanan hemodialisa sesuai jadwal dikarenakan tes rapidnya reaktif. Sambil menunggu tes swab dan keluar hasilnya, pasien dibiarkan tidak cuci darah selama seminggu.

“Setelah mendapat pengaduan tersebut, KPCDI langsung melakukan langkah advokasi dengan menghubumgi pihak rumah sakit tersebut. Karena tidak kunjung direspon, akhirnya meminta dokter Lestariningsih selaku Kordinator Wilayah Pernefri Jawa Tengah, agar mendesak rumah sakit tidak menelantarkan pasiennya,” ungkap M Atok Irohhman, Ketua KPCDI Cabang Semarang.

Adalah Dian Nugraheni seorang pasien cuci darah berusia 42 tahun melaporkan kalau dirinya tidak mendapat layanan cuci darah.

“Pasca HD (hemodialisa)  pada Jumat (4/12) suhu tubuhnya naik hingga 39°c. Nafsu makan-nya turun dan tidak enak badan. Sambil berobat kondisinya membaik. Namun, pada hari Senin (7/12) harus opname karena kondisi kembali memburuk dan diminta ke IGD dan dirapid,”

“Hasilnya reaktif dan harus diisolasi. Namun prosedur cukup panjang hingga sampai hari (12/12) baru bisa di swab dan mendapat informasi jika hasil swab belum dapat diketahui kapan hasilnya karena harus dikirim ke Yogyakarta,” ungkapnya lagi.

Ketua KPCDI tersebut menyesalkan, karena sejak tanggal 7 sampai 12 baru dites swab.

“Hasilnya juga belum keluar tanggal itu karena masih harus dikirim ke Yogyakarta. Selama itu pula nasib pasien digantung alias terapi hemodialisanya libur,” kecamnya.

Setelah KPCDI Cabang Semarang berhasil menghubungi Kordinator Wilayah Pernefri Jawa Tengah, akhirnya pihak rumah sakit memberi kabar kalau tanggal (12/12) malam akan dilakukan hemodialisa kepada pasien yang bersangkutan.

“KPCDI Cabang Semarang akan  terus memantau dan mendampingi pasien untuk memastikan dilakukan tindakan HD. Karena pasien bisa jadi memburuk kondisinya bukan karena positif covid namun karena harus dipaksa “libur” cuci darah,” tandas M Atok Irohhman.

Bagikan :
Baca Juga :  Siaran Pers: Pernyataan Sikap KPCDI Atas Terbitnya Peraturan Presiden Tentang Kenaikkan Iuran BPJS Kesehatan