Dalam beberapa waktu terakhir, beredar kabar tentang sudah maulainya diterapkannya urun biaya ke pasien oleh BPJS Kesehatan. Aturan tersebut dikeluhkan oleh pasien cuci darah yang menjalani tindakan seumur hidup.

Menurut informasi dan laporan yang diterima oleh Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI), beberapa pelayanan kesehatan telah menagih biaya urunan ke pasien sesuai Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 51 Tahun 2018 yang diundangkan, yaitu pada 17 Desember 2018.

Terikait kabar tersebut, Ketua Umum KPCDI, Tony Samosir, langsung menghubungi Deputi Direksi Kepesertaan, Pak Arif, untuk mempertanyaakan kebenaran informasi tersebut.

Arif langsung membantah telah menerapkan aturan urun biaya saat ini. Menurutnya perlu aturan teknis tantang jenis layanan apa saja yang akan diterapkan.

“Belum diterapkan Pak, masih perlu aturan teknisnya. Termasuk menentukan jenis layanan yang perlu urun biaya. Pembahasannya dilakukan KEMENKES melibatkan stakeholder terkait,” katanya melalui pesan WhatsApp.

Tony menghimbau jika ada pelayanan kesehatan yang meminta urun biaya, pasien langsung berkoordinasi dan melaporkan kejadian tersebut ke BPJS Kesehatan. “Silakan pasien langsung melaporkan ke BPJS dan minta aturan jenis layanan apa saja yang diterapkan ke rumah sakit apabila diminta urun biaya,” pungkasnya***

Bagikan :
Baca Juga :  BPJS Putus Kontrak Rumah Sakit, Pasien Cuci Darah Menjerit